RENCANA AKSI PEMBINAAN GIZI MASYARAKAT (RAPGM)
TAHUN 2010 – 2014

Oleh : DR. Minarto, MPS
(Direktur Bina Gizi, Ditjen Bina Gizi dan KIA)

Komitmen pemerintah untuk mensejahterakan rakyat nyata dalam peningkatan kesehatan termasuk gizinya. Hal ini terbukti dari penetapan perbaikan status gizi yang merupakan salah satu prioritas Pembangunan Kesehatan 2010-2014. Tujuannya adalah untuk menurunkan prevalensi kurang gizi sesuai dengan Deklarasi World Food Summit 1996 yang dituangkan dalam Milenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015, yang menyatakan setiap negara menurunkan kemiskinan dan kelaparan separuh dari kondisi 1990.
Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya pada Bab VIII tentang Gizi, pasal 141 ayat 1 menyatakan bahwa upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat.
Untuk mencapai tujuan program perbaikan gizi, yaitu meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat, ada pertanyaan yang menjadi dasar semua upaya yang akan kita lakukan ke depan. “Dimana posisi kita saat ini ?” Walaupun banyak yang sudah kita CAPAI, tetapi masih lebih banyak lagi pekerjaan rumah yang harus kita lakukan.

PERKEMBANGAN MASALAH GIZI MASYARAKAT

Bila besaran masalah gizi di suatu wilayah berada diatas ambang batas yang ditentukan, maka masalah  tersebut dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat. Tabel ambang batas masalah gizi sebagai masalah kesehatan masyarakat dipergunakan pentahapan dan prioritas perencanan perbaikan gizi
Ambang batas masalah gizi sebagai masalah kesehatan masyarakat

A. Kurang Energi dan Protein (KEP)
Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 menunjukkan besaran  masalah KEP di Indonesia, yaitu gizi kurang, pendek dan kurus. Ke-tiga  bentuk masalah KEP tersebut mempunyai riwayat dan pendekatan pemecahan yang berbeda.  Secara umum besaran masalah KEP pada balita digambarkan paga grafik berikut.

Prevalensi Gizi Kurang Pada Balita

Sumber : Riskesdas 2007
Prevalensi gizi kurang tahun 2007 secara nasional sebesar 18,4%, yang berarti bahwa target RPJMN 2005-2009 yaitu penurunan prevalensi gizi kurang menjadi  20% dapat dicapai. See more


Untuk artikel lain seputar gizi dan KIA klik disini!! Kemenkes RI Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA